Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan jutaan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax. Temuan tersebut berkaitan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2025 dan berpotensi menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil dari semestinya.

DJP mencatat sebanyak 475.698 wajib pajak masuk dalam kelompok yang perlu diperiksa kembali. Dari data tersebut, terdapat sekitar 3.722.959 bukti pemotongan PPh yang terindikasi dihapus dengan potensi nilai pajak mencapai Rp2,01 triliun.

Menindaklanjuti temuan itu, DJP mulai mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak yang bersangkutan. Mereka diminta memeriksa kembali data penghasilan dan bukti potong yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, termasuk melakukan pembetulan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

DJP Temukan Jutaan Bukti Potong Terindikasi Dihapus dari Coretax

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan temuan tersebut melalui unggahan akun Instagram resmi @ditjenpajakri pada Minggu, 15 November 2026.

Berdasarkan penjelasannya, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan PPh yang terindikasi dihapus dari Coretax. Data tersebut berkaitan dengan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang dilaporkan oleh 475.698 wajib pajak.

Nilai pajak yang melekat pada bukti pemotongan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,01 triliun. Angka ini merupakan potensi nilai PPh dari bukti potong yang terindikasi dihapus, bukan pernyataan bahwa seluruh nilai tersebut sudah dipastikan menjadi kekurangan penerimaan negara.

Bimo menjelaskan bahwa penghapusan bukti potong dapat memengaruhi perhitungan pajak dalam SPT Tahunan.

Baca Juga:  The Early Spring, Dracin Jing Boran dan Sun Qian tentang Cinta Bos dan Karyawan

Dalam keterangannya, ia menyebut SPT yang seharusnya menunjukkan status kurang bayar bisa berubah menjadi nihil. Nilai kurang bayar juga berpotensi menjadi lebih kecil dibandingkan jumlah pajak yang semestinya terutang.

Temuan inilah yang menjadi dasar DJP mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri.

Mengapa Email Minta Cek-Pembetulan SPT Tahunan Dikirim?

Pengiriman email tersebut merupakan tindak lanjut DJP setelah melakukan penelitian terhadap data pelaporan pajak dalam sistem Coretax.

DJP ingin memastikan bahwa penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang dicantumkan dalam SPT Tahunan sesuai dengan data yang seharusnya dilaporkan.

Dalam penjelasannya, Bimo mengatakan DJP telah menurunkan data yang terindikasi bermasalah dan mengirimkan pesan pengingat secara serentak atau simultaneous email kepada wajib pajak terkait.

Pesan tersebut bukan sekadar pemberitahuan biasa. Penerimanya diminta meneliti kembali data yang digunakan dalam pengisian SPT Tahunan, terutama bukti pemotongan PPh yang mungkin tidak tercantum dalam laporan.

Pemeriksaan ini diperlukan karena bukti potong menjadi salah satu komponen dalam perhitungan kewajiban pajak. Ketika data tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hasil perhitungan dalam SPT juga berpotensi berubah.

DJP mengarahkan wajib pajak agar melakukan verifikasi dan pencocokan kembali sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

SPT Nihil Bisa Berubah Menjadi Kurang Bayar

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DJP adalah perubahan status SPT akibat bukti pemotongan yang terindikasi dihapus.

Dalam pelaporan pajak, bukti potong berhubungan dengan pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut pihak lain. Data tersebut menjadi bagian dari perhitungan kewajiban pajak dalam SPT Tahunan.

Apabila bukti pemotongan yang seharusnya dilaporkan tidak tercantum, perhitungan pajak dapat menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sebagai gambaran, wajib pajak memiliki penghasilan yang telah dipotong PPh oleh pemberi kerja atau pihak pemotong. Bukti pemotongan tersebut kemudian digunakan dalam penghitungan pajak tahunan.

Jika bukti potong tidak dimasukkan atau terhapus dari data pelaporan, jumlah pajak yang telah dipotong dapat tidak tercermin secara benar dalam SPT. Dampaknya terhadap hasil akhir bergantung pada keseluruhan data penghasilan, pemotongan, dan perhitungan pajak wajib pajak tersebut.

Baca Juga:  Profil Isyana Bagoes Oka, Mantan Jurnalis yang Mundur dari PSI

Karena itu, DJP meminta penerima email untuk tidak mengabaikan pemberitahuan. Pemeriksaan perlu dilakukan dengan mencocokkan data penghasilan dan bukti potong yang dimiliki dengan informasi dalam SPT Tahunan.

Temuan DJP juga tidak berarti setiap penerima email telah terbukti melakukan pelanggaran. Istilah yang digunakan dalam penjelasan Bimo adalah bukti potong yang terindikasi dihapus. Artinya, data tersebut masih perlu diteliti dan diverifikasi lebih lanjut.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Menerima Email dari DJP?

Wajib pajak yang menerima email pengingat sebaiknya memeriksa isi pemberitahuan dan mencocokkannya dengan dokumen perpajakan yang dimiliki.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti pemberitahuan tersebut.

1. Periksa alamat pengirim email

Pastikan email benar-benar berasal dari DJP. Dalam keterangannya, DJP menegaskan bahwa email resmi yang digunakan untuk komunikasi tersebut memakai domain @pajak.go.id.

Pemeriksaan alamat pengirim penting dilakukan karena ada kemungkinan pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan isu email pembetulan SPT untuk melakukan penipuan.

Jangan hanya melihat nama pengirim atau tampilan pesan. Perhatikan alamat email secara lengkap sebelum mengikuti instruksi apa pun.

2. Cocokkan data penghasilan dan bukti potong

Periksa kembali seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

Cocokkan data tersebut dengan bukti pemotongan PPh yang dimiliki. Pastikan tidak ada bukti potong yang seharusnya masuk dalam pelaporan tetapi justru tidak tercantum.

Pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dokumen penghasilan dan data yang dilaporkan melalui Coretax.

3. Lakukan verifikasi melalui layanan resmi

Apabila terdapat data yang tidak sesuai, wajib pajak perlu melakukan pemeriksaan melalui layanan resmi DJP.

Jangan memberikan kata sandi, kode OTP, atau informasi rahasia kepada pihak yang mengaku sebagai petugas pajak melalui email maupun pesan pribadi.

Jika masih ragu mengenai keaslian pemberitahuan atau cara menindaklanjutinya, gunakan saluran layanan resmi DJP untuk memperoleh penjelasan.

Baca Juga:  Hasil Korea Open 2026 Hari Ini: Ginting dan Dhinda Tersingkir, Indonesia Tanpa Wakil

4. Lakukan pembetulan SPT jika ditemukan ketidaksesuaian

DJP mengimbau wajib pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perubahan atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pembetulan tersebut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak sebaiknya tidak mengubah data secara sembarangan hanya karena menerima email. Pastikan terlebih dahulu bagian yang perlu diperbaiki berdasarkan dokumen penghasilan dan bukti pemotongan yang benar.

DJP Ingatkan Email Resmi Tidak Meminta Pembayaran ke Rekening Pribadi

Di tengah pengiriman email secara serentak, DJP juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan instansi perpajakan.

Peringatan ini penting karena pesan mengenai pajak dan pembetulan SPT dapat dimanfaatkan pelaku penipuan untuk membuat email atau tautan palsu yang terlihat meyakinkan.

DJP menegaskan bahwa layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Instansi tersebut juga tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Dalam keterangan resminya, DJP menyatakan tidak pernah meminta wajib pajak membagikan kata sandi, one time passcode (OTP), membuka akses layar perangkat, ataupun menyerahkan informasi rahasia lainnya.

DJP juga mengingatkan agar wajib pajak tidak sembarangan membuka tautan dari sumber yang tidak jelas. Layanan perpajakan harus diakses melalui situs resmi, bukan melalui alamat yang dikirim pihak tidak dikenal.

Dengan demikian, email yang mengatasnamakan DJP perlu diperiksa sebelum penerima mengikuti instruksi di dalamnya. Penggunaan domain @pajak.go.id menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, tetapi kewaspadaan tetap diperlukan terhadap pesan mencurigakan.

Ratusan Ribu Wajib Pajak Diminta Memastikan Kembali Pelaporan 2025

Temuan 475.698 wajib pajak dan sekitar 3,72 juta bukti potong terindikasi dihapus menunjukkan pentingnya kesesuaian data dalam pelaporan SPT Tahunan.

Potensi nilai PPh sebesar Rp2,01 triliun menjadi perhatian DJP karena penghapusan bukti pemotongan dapat memengaruhi hasil penghitungan pajak. Namun, nilai tersebut masih merupakan potensi berdasarkan bukti potong yang terindikasi dihapus, bukan angka kekurangan pajak yang sudah dipastikan untuk setiap wajib pajak.

Melalui pengiriman email pengingat, DJP meminta wajib pajak melakukan pemeriksaan secara mandiri dan membetulkan laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Penerima email sebaiknya tidak langsung panik, tetapi juga tidak mengabaikan pemberitahuan tersebut. Langkah paling tepat adalah memastikan keaslian email, memeriksa data penghasilan dan bukti potong, kemudian mengikuti ketentuan pembetulan SPT apabila memang diperlukan.

Dengan pencocokan data yang benar, pelaporan pajak dapat mencerminkan kondisi penghasilan dan kewajiban perpajakan yang sebenarnya.