Perubahan status tersebut perlu diperhatikan, terutama oleh peserta yang selama ini mengandalkan PBI JK untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan secara mandiri. Ketika status bantuan dinonaktifkan, peserta perlu segera memeriksa penyebabnya dan memastikan apakah data sosial ekonominya sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Meski demikian, perubahan status tidak selalu berarti peserta kehilangan kesempatan memperoleh bantuan untuk selamanya. Peserta yang merasa masih memenuhi kriteria masyarakat miskin atau tidak mampu dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah daerah. Ada pula mekanisme reaktivasi bagi peserta tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai persyaratan yang berlaku.
Mengapa BPJS PBI Desil 6-10 Dinonaktifkan?
PBI JK merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Melalui program ini, iuran peserta dibayarkan oleh pemerintah sehingga mereka tetap bisa memperoleh perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara permanen. Pemerintah dapat memperbarui daftar peserta berdasarkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu acuan yang digunakan dalam pemutakhiran tersebut adalah DTSEN.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa penyesuaian status kepesertaan PBI JK mengikuti pemutakhiran data oleh kementerian dan lembaga yang berwenang.
Menurut Rizzky, peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima PBI JK.
Dengan demikian, peserta yang masuk desil 6 sampai 10 berpotensi tidak lagi mendapatkan bantuan iuran pemerintah. Namun, penetapan status tersebut tetap mengacu pada data yang telah diperbarui dan ketentuan yang berlaku.
Apa arti desil 1 sampai 10 dalam DTSEN?
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Secara sederhana, kelompok ini digunakan untuk melihat posisi kondisi ekonomi suatu keluarga dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam pembagian tersebut, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Pembagian desil membantu pemerintah menentukan prioritas penerima program bantuan. Karena itu, data yang digunakan perlu menggambarkan kondisi keluarga secara tepat.
Perlu dipahami bahwa angka desil bukan sekadar penilaian berdasarkan jumlah penghasilan bulanan. Penentuan kesejahteraan menggunakan data sosial ekonomi yang dikelola pemerintah. Kondisi rumah tangga, karakteristik keluarga, serta berbagai indikator lainnya dapat menjadi bagian dari proses pendataan.
Peserta PBI JK Memiliki Masa Tenggang 90 Hari untuk Memperbarui Data
Peserta yang masuk desil 6–10 tidak seharusnya langsung menganggap bahwa status tersebut tidak bisa diperbaiki. Ada kesempatan untuk mengajukan pembaruan apabila data DTSEN dinilai tidak sesuai dengan keadaan ekonomi sebenarnya.
BPJS Kesehatan menyampaikan adanya masa tenggang selama 90 hari bagi peserta terdampak untuk memperbarui data sosial ekonominya. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh keluarga yang masih tergolong miskin atau kurang mampu, tetapi tercatat dalam kelompok desil yang lebih tinggi.
Pengajuan pembaruan data dilakukan melalui pemerintah daerah, bukan dengan mengubah kategori desil secara langsung melalui BPJS Kesehatan.
Peserta dapat mendatangi perangkat desa, kantor kelurahan, atau Dinas Sosial kabupaten/kota untuk menyampaikan keberatan dan meminta pemeriksaan data.
Dokumen yang sebaiknya disiapkan
Ketika mengajukan pembaruan data, peserta sebaiknya membawa dokumen yang dapat membantu petugas melakukan pemeriksaan. Persyaratan teknis bisa berbeda mengikuti prosedur pemerintah daerah, tetapi beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain:
-
Kartu Tanda Penduduk (KTP).
-
Kartu Keluarga (KK).
-
Nomor atau kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.
-
Informasi status kepesertaan PBI JK.
-
Dokumen pendukung yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga apabila diminta petugas.
Dokumen tersebut membantu petugas mencocokkan identitas peserta dengan data yang tercatat dalam sistem. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti melalui mekanisme pemutakhiran data yang berlaku.
Peserta sebaiknya tidak menunggu hingga masa tenggang berakhir. Semakin cepat pengajuan disampaikan, semakin cepat pula proses pemeriksaan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Cara Mengecek Status BPJS PBI Masih Aktif atau Tidak
Sebelum mengurus pembaruan data, peserta perlu memastikan terlebih dahulu apakah kepesertaan BPJS Kesehatan masih aktif. Pemeriksaan ini penting karena status PBI JK dan status layanan kesehatan perlu diketahui secara jelas.
Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memeriksa kepesertaan JKN.
1. Cek melalui aplikasi Mobile JKN
Peserta dapat menggunakan aplikasi Mobile JKN yang tersedia untuk perangkat Android maupun iOS.
Langkah pemeriksaannya sebagai berikut:
-
Buka aplikasi Mobile JKN.
-
Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar.
-
Pilih menu yang menampilkan informasi peserta.
-
Periksa status kepesertaan JKN.
-
Pastikan apakah status yang tercatat masih aktif atau sudah tidak aktif.
Apabila terdapat perubahan status, peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
2. Cek melalui layanan PASTI JKN
BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan PASTI JKN untuk membantu peserta memantau status kepesertaan dan memperoleh informasi terkait JKN.
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui alamat:
https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/
Peserta perlu mengikuti petunjuk yang tersedia pada halaman tersebut dan memasukkan informasi yang diminta.
3. Cek melalui Cek Bansos Kemensos
Untuk mengetahui informasi desil dan data sosial ekonomi, masyarakat dapat mengakses situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Alamat situsnya adalah:
https://cekbansos.kemensos.go.id/
Masukkan data wilayah dan identitas sesuai petunjuk pada halaman pencarian. Setelah itu, periksa informasi yang ditampilkan oleh sistem.
Apabila hasilnya tidak sesuai dengan kondisi keluarga, peserta dapat mengajukan pembaruan melalui desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.
Perlu dibedakan bahwa pemeriksaan status BPJS Kesehatan dan pemeriksaan data sosial ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak sama. Status kepesertaan JKN menunjukkan apakah perlindungan kesehatan sedang aktif, sedangkan data DTSEN menjadi salah satu dasar penentuan kelayakan penerima bantuan.
Cara Mengaktifkan Kembali BPJS PBI yang Sudah Dinonaktifkan
Peserta yang telanjur dinonaktifkan masih memiliki peluang mengajukan reaktivasi apabila memenuhi persyaratan. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Salah satu ketentuannya mengatur bahwa peserta PBI JK yang telah dihapus, tetapi masih layak menerima bantuan dan membutuhkan pelayanan kesehatan, dapat mengajukan pengaktifan kembali paling lama enam bulan sejak tanggal penghapusan.
Artinya, peserta tidak cukup hanya menyampaikan keberatan karena statusnya berubah. Ada persyaratan yang harus dipenuhi, terutama terkait kelayakan sebagai penerima bantuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Tahapan pengajuan reaktivasi melalui Dinas Sosial
Berikut tahapan yang dapat dilakukan peserta sesuai mekanisme dalam ketentuan tersebut.
1. Mendatangi fasilitas kesehatan
Peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan perlu mendatangi fasilitas kesehatan untuk memperoleh pemeriksaan. Apabila memenuhi ketentuan, fasilitas kesehatan dapat menerbitkan surat keterangan layak membutuhkan layanan kesehatan.
2. Melapor ke desa, kelurahan, atau Dinas Sosial
Setelah memperoleh surat dari fasilitas kesehatan, peserta atau keluarga yang mewakili perlu melaporkan kondisi kepesertaan kepada kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial kabupaten/kota.
Sampaikan bahwa status PBI JK sudah nonaktif, tetapi peserta masih membutuhkan pelayanan kesehatan dan merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan.
3. Meminta surat pengaktifan kembali
Dinas Sosial akan memeriksa dan menindaklanjuti permohonan sesuai prosedur. Dalam mekanisme yang diatur Permensos Nomor 3 Tahun 2026, surat keterangan dari fasilitas kesehatan menjadi salah satu dokumen penting untuk proses pengaktifan kembali.
4. Menunggu pemeriksaan dan verifikasi
Dokumen serta data peserta akan diproses melalui mekanisme yang berlaku. Pihak berwenang akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan kelayakan peserta sebelum memberikan persetujuan.
5. Menunggu status kepesertaan diaktifkan
Apabila permohonan memenuhi ketentuan dan disetujui, BPJS Kesehatan memproses pengaktifan kembali kepesertaan PBI JK melalui sistem yang berlaku.
Peserta perlu memastikan statusnya sudah aktif sebelum mengandalkan kepesertaan tersebut untuk memperoleh layanan kesehatan.
Batas waktu reaktivasi tidak boleh diabaikan
Ketentuan enam bulan dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2026 perlu diperhatikan oleh peserta yang sudah dinonaktifkan. Pengajuan reaktivasi tidak dapat dianggap otomatis disetujui hanya karena peserta masih membutuhkan layanan kesehatan.
Peserta juga perlu memperbaiki data dirinya melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial sesuai ketentuan pemutakhiran DTSEN. Dengan demikian, proses reaktivasi dan pembaruan data sosial ekonomi merupakan dua hal yang perlu ditindaklanjuti.
Peserta yang Sudah Mampu Bisa Beralih ke BPJS Kesehatan Mandiri
Tidak semua peserta yang masuk desil 6–10 perlu mengajukan keberatan. Apabila kondisi ekonomi keluarga memang sudah membaik dan mampu membayar iuran sendiri, beralih ke segmen kepesertaan mandiri dapat menjadi pilihan.
Kepesertaan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) memungkinkan masyarakat tetap menjadi peserta JKN dengan membayar iuran sesuai kelas atau ketentuan yang berlaku.
Langkah ini penting agar perlindungan kesehatan tidak terputus ketika bantuan iuran dari pemerintah sudah tidak lagi diberikan.
Peserta dapat mengurus perubahan segmen kepesertaan melalui kanal administrasi BPJS Kesehatan. Sebelum melakukan peralihan, pastikan terlebih dahulu status kepesertaan, ketentuan pembayaran, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi.
Bagi keluarga yang belum mampu membayar iuran secara mandiri, sebaiknya jangan langsung mengambil keputusan sebelum berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan bantuan jaminan kesehatan melalui skema yang tersedia sesuai kebijakan setempat.
Jangan Menunggu Sampai BPJS PBI Benar-Benar Nonaktif
Penyesuaian penerima BPJS PBI berdasarkan DTSEN membuat peserta perlu lebih aktif memeriksa data sosial ekonomi dan status kepesertaan. Kelompok desil 6–10 berpotensi tidak lagi masuk sasaran bantuan iuran, tetapi peserta yang merasa datanya keliru masih dapat menempuh jalur pembaruan melalui pemerintah daerah.
Masa tenggang 90 hari menjadi kesempatan untuk memastikan data keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sementara itu, peserta yang sudah dinonaktifkan dan membutuhkan pelayanan kesehatan dapat mempelajari mekanisme reaktivasi berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2026, termasuk batas waktu paling lama enam bulan dan persyaratan surat keterangan dari fasilitas kesehatan.
Hal terpenting adalah tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial. Periksa status melalui kanal resmi BPJS Kesehatan, cocokkan data sosial ekonomi melalui layanan Kemensos, kemudian koordinasikan persoalan yang ditemukan dengan pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial.
Dengan mengambil langkah lebih awal, peserta dapat mengetahui jalur administrasi yang sesuai dengan kondisinya dan menghindari kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
