Target penambahan anggaran itu disiapkan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga rentan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Pada 2026, Pemprov Banten telah mengalokasikan Rp8,15 miliar untuk 16.311 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten/kota.
Setiap keluarga memperoleh bantuan tunai sebesar Rp500.000. Penyalurannya dilakukan secara bertahap melalui Bank Banten langsung ke rekening penerima. Pemprov juga menjadwalkan penyaluran tahap kedua pada Desember 2026 bagi ribuan keluarga yang belum menerima bantuan pada tahap pertama.
Anggaran Bansos Banten 2027 Ditargetkan Meningkat
Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa Pemprov Banten memiliki target menambah anggaran bansos pada tahun anggaran 2027. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Dalam kegiatan penyerahan bantuan di Tangerang Selatan, Andra Soni menyampaikan harapannya agar anggaran bantuan sosial dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar pemerintah daerah mampu menjalankan program tersebut dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima.
Meski target peningkatan sudah disampaikan, besaran anggaran bansos Banten 2027 belum disebutkan dalam informasi yang disampaikan pada kegiatan tersebut. Karena itu, nominal bantuan maupun jumlah penerima untuk tahun depan masih menunggu penetapan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.
Rincian Bansos Banten 2026 untuk 16.311 KPM
Sebelum rencana peningkatan anggaran 2027, Pemprov Banten telah menyiapkan bantuan sosial Jaminan Sosial Keluarga dengan total anggaran Rp8,15 miliar pada 2026.
Program tersebut menyasar 16.311 keluarga penerima manfaat yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Masing-masing keluarga memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp500.000.
Berikut rincian program berdasarkan informasi penyaluran yang disampaikan Pemprov Banten:
| Keterangan | Rincian |
|---|---|
| Total anggaran bansos keluarga | Rp8,15 miliar |
| Jumlah penerima | 16.311 KPM |
| Bantuan per keluarga | Rp500.000 |
| Penyaluran tahap pertama | 7.258 KPM |
| Penyaluran tahap kedua | 9.053 KPM |
| Jadwal tahap kedua | Desember 2026 |
Jumlah penerima tahap pertama dan kedua tersebut mencakup seluruh wilayah sasaran di Provinsi Banten. Penyaluran dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua keluarga menerima bantuan pada waktu yang sama.
7.258 KPM Menerima Bansos Tahap Pertama
Pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 7.258 keluarga penerima manfaat. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
Khusus di Tangerang Selatan, sebanyak 140 keluarga menerima bantuan pada tahap awal. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 500 KPM yang terdata sebagai penerima program di kota tersebut pada 2026.
Tahap Kedua Dijadwalkan Desember 2026
Pemprov Banten menjadwalkan penyaluran tahap kedua kepada 9.053 KPM pada Desember 2026.
Dengan demikian, keluarga yang belum masuk dalam penyaluran tahap pertama masih termasuk dalam kelompok penerima yang dijadwalkan mendapatkan bantuan pada tahap berikutnya, sesuai data dan proses penyaluran pemerintah daerah.
Masyarakat sebaiknya memastikan informasi penerimaan melalui Dinas Sosial atau petugas setempat. Jadwal penyaluran dapat menjadi acuan awal, tetapi waktu masuknya dana ke rekening masing-masing penerima tetap mengikuti proses administrasi dan penyaluran.
Syarat Penerima Bansos Banten Mengacu pada Data DTSEN
Ketepatan sasaran menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan bantuan sosial. Andra Soni menegaskan bahwa penerima bantuan merupakan keluarga rentan yang telah melalui proses verifikasi, validasi, serta pemadanan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penggunaan data tersebut bertujuan membantu pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria program. Proses verifikasi juga diperlukan agar data penerima sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Karena itu, tidak semua warga otomatis memperoleh bansos Jaminan Sosial Keluarga hanya karena berdomisili di Banten. Penetapan penerima mengikuti data dan ketentuan program yang berlaku.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status bantuan, informasi dapat ditanyakan melalui Dinas Sosial kabupaten/kota atau petugas pemerintah setempat. Pastikan informasi yang diterima berasal dari saluran resmi, terutama ketika berkaitan dengan jadwal pencairan dan data penerima.
Bansos Banten Disalurkan Langsung Melalui Bank Banten
Pemprov Banten menggunakan mekanisme transfer melalui Bank Banten untuk menyalurkan bantuan kepada rekening masing-masing KPM.
Cara tersebut diterapkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyaluran. Dana bantuan diberikan langsung kepada penerima tanpa perantara yang berhak meminta imbalan.
Andra Soni menegaskan bahwa uang bansos merupakan hak penuh masyarakat penerima. Tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apa pun oleh pihak mana pun.
Apabila ada petugas atau pihak lain yang meminta sebagian dana bantuan, penerima diminta segera melaporkannya kepada Dinas Sosial atau aparat setempat.
Penerima juga sebaiknya menjaga kerahasiaan informasi rekening, PIN, dan kode OTP. Jangan memberikan data perbankan kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan bantuan.
Selain Bansos Keluarga, Pemprov Banten Siapkan Bantuan Modal Usaha
Program perlindungan sosial di Banten tidak hanya berbentuk bantuan tunai untuk keluarga rentan. Dinas Sosial Provinsi Banten juga mengalokasikan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk membantu penerima mengembangkan kegiatan usaha.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman menyampaikan bahwa program UEP pada 2026 memiliki anggaran Rp1,25 miliar untuk 500 penerima.
Setiap penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp2,5 juta. Program ini diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif agar penerima memiliki peluang memperkuat penghasilan keluarga.
Bantuan modal tersebut memiliki tujuan berbeda dari bansos Jaminan Sosial Keluarga. Bansos keluarga diarahkan untuk membantu kebutuhan dasar, sedangkan UEP ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha penerima.
Bansos untuk Anak Telantar, Penyandang Disabilitas, dan Lansia
Pemprov Banten juga mengalokasikan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, yakni anak telantar binaan panti, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Masing-masing kategori memiliki kuota 600 penerima. Setiap kategori memperoleh alokasi anggaran Rp300 juta dengan nominal bantuan Rp500.000 per orang.
Berikut rincian bantuan sosial tersebut:
| Kelompok penerima | Kuota | Bantuan per orang | Anggaran |
|---|---|---|---|
| Anak telantar binaan panti | 600 orang | Rp500.000 | Rp300 juta |
| Penyandang disabilitas | 600 orang | Rp500.000 | Rp300 juta |
| Lanjut usia | 600 orang | Rp500.000 | Rp300 juta |
Program tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus. Penyalurannya mengikuti data dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pengentasan Kemiskinan Banten Tidak Hanya Mengandalkan Bantuan Tunai
Pemprov Banten juga menjalankan sejumlah program lintas sektor untuk mendukung pengurangan angka kemiskinan. Bantuan tunai menjadi salah satu instrumen, tetapi pemerintah daerah turut menyiapkan intervensi yang menyentuh kebutuhan pangan, pendidikan, perumahan, dan akses air bersih.
Program yang disebutkan dalam upaya tersebut meliputi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras dan ayam beku, sekolah gratis bagi siswa sekolah swasta, bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penyediaan sarana air bersih.
Pendekatan tersebut menyasar persoalan yang berbeda dalam kehidupan keluarga. Bantuan pangan membantu memenuhi kebutuhan konsumsi, program pendidikan mendukung akses sekolah, sedangkan bedah rumah dan penyediaan air bersih berkaitan dengan kualitas tempat tinggal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam informasi Pemprov Banten, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,38 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional yang disebut mencapai 8,07 persen pada periode yang sama.
Data itu menggambarkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026. Perkembangan berikutnya tetap perlu dilihat melalui rilis statistik resmi pada periode pengukuran selanjutnya.
Masyarakat Diminta Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial
Peningkatan anggaran bansos pada 2027 masih berupa target yang disampaikan Gubernur Banten. Besaran anggaran, jumlah penerima, dan skema penyalurannya akan mengikuti keputusan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Sementara itu, program bansos 2026 masih memiliki agenda penyaluran tahap kedua bagi 9.053 KPM yang dijadwalkan pada Desember. Keluarga penerima dapat memantau informasi melalui Dinas Sosial setempat dan memastikan rekening yang digunakan sesuai dengan data penyaluran.
Pemprov Banten juga mengingatkan bahwa bantuan harus diterima secara utuh. Masyarakat tidak perlu memberikan potongan, biaya administrasi, atau imbalan kepada siapa pun untuk mendapatkan hak bantuan sosial.
