Kesepakatan tersebut diumumkan setelah rapat koordinasi finalisasi penataan ASN lintas profesi pada 6 November 2026. Pemerintah menyatakan proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027, sehingga perubahan status tidak berlangsung serentak dalam satu waktu.
Di sisi lain, ada kebijakan berbeda yang juga menyangkut nasib guru honorer atau non-ASN. Pemerintah memutuskan memperpanjang masa kerja guru non-ASN tertentu yang kontraknya berakhir pada Desember 2026. Kedua keputusan ini penting dipahami karena memiliki sasaran dan ketentuan yang tidak sama.
Pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027
Pemerintah telah menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada guru, tetapi juga mencakup sejumlah profesi yang bekerja dalam pelayanan publik.
Dalam siaran pers Kementerian PANRB Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 tertanggal 6 November 2026, pemerintah menyebut pengangkatan PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu akan dilaksanakan secara bertahap.
Cakupannya meliputi tenaga pendidikan, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan keputusan tersebut setelah pembahasan bersama DPR RI dan kementerian terkait.
Pemerintah menyebut peningkatan status ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pegawai yang selama ini mendukung pelayanan publik di berbagai sektor.
Bagi guru yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian status kepegawaian. Namun, prosesnya tetap mengikuti tahapan yang ditetapkan pemerintah dan instansi terkait.
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 Mengatur PPPK Paruh Waktu
Landasan regulasi yang berkaitan dengan skema PPPK Paruh Waktu adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Peraturan tersebut ditetapkan pada 19 Juni 2026 dan mulai berlaku pada 26 Juni 2026. Regulasi ini mengatur pengadaan PPPK Paruh Waktu, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, pemberhentian, serta pengalihan status menjadi PPPK.
Dalam ketentuan tersebut, jabatan yang dapat diisi melalui skema PPPK Paruh Waktu mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional.
Dengan demikian, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 menjadi salah satu dasar pengaturan PPPK Paruh Waktu. Sementara itu, kesepakatan pemerintah dan DPR pada November 2026 memberikan arah kebijakan peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.
Perlu dipahami bahwa keberadaan regulasi tersebut tidak berarti setiap guru otomatis langsung menerima surat keputusan pengangkatan penuh waktu pada tanggal yang sama. Pemerintah telah menyatakan prosesnya berlangsung bertahap.
Penataan Guru Sekolah Umum dan Madrasah Berada di Jalur Pembinaan Masing-Masing
Penataan tenaga pendidik melibatkan instansi pembina sesuai lingkungan kerja masing-masing. Guru yang bertugas di sekolah umum dan guru yang berada di bawah Kementerian Agama memiliki jalur administrasi pembinaan yang berbeda.
Untuk guru di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, Kemendikdasmen menjadi salah satu kementerian yang menangani kebijakan dan kebutuhan tenaga pendidik sesuai kewenangannya.
Adapun guru madrasah dan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama berada dalam pembinaan Kemenag.
Pemisahan jalur pembinaan tersebut penting dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian. Data, kebutuhan tenaga pendidik, serta proses penataan harus dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
Meski demikian, rincian teknis mengenai jadwal individual, penempatan, dan penerbitan keputusan pengangkatan perlu menunggu petunjuk resmi dari instansi pembina masing-masing.
Pemerintah Perpanjang Masa Kerja 172.323 Guru Non-ASN
Selain peningkatan status PPPK Paruh Waktu, pemerintah juga mengumumkan keputusan yang secara khusus menyasar guru non-ASN.
Kebijakan ini diberikan kepada guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan memiliki perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.
Jumlah guru yang menjadi sasaran kebijakan tersebut mencapai sekitar 172.323 orang. Pemerintah juga menyebut sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama masuk dalam kebijakan perpanjangan masa kerja.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi finalisasi status ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu lintas profesi bersama DPR RI pada Jumat, 6 November 2026.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian memuat penjelasan kebijakan tersebut melalui pemberitaan resmi pada 11 November 2026.
Dalam keterangan yang disampaikan Kemendikdasmen, pemerintah memastikan masa kerja guru non-ASN yang memenuhi kriteria akan diperpanjang agar keberlanjutan layanan pendidikan tetap terjaga.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyambut baik keputusan tersebut. Ia berharap kebijakan itu memberikan kepastian dan ketenangan bagi guru dalam menjalankan tugasnya.
Perpanjangan masa kerja ini menjadi perhatian tersendiri karena menyangkut tenaga pendidik yang masih dibutuhkan sekolah negeri, tetapi masa perjanjian kerjanya akan berakhir menjelang pergantian tahun.
Syarat Guru Honorer yang Mendapat Perpanjangan Kontrak
Tidak semua guru non-ASN otomatis masuk dalam kebijakan perpanjangan masa kerja tersebut. Pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan status penugasan dan data kepegawaian.
Berdasarkan siaran pers Kementerian PANRB, ketentuan yang disebutkan meliputi:
- Berstatus sebagai guru non-ASN.
- Mengajar di sekolah negeri.
- Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan cut off Desember 2024.
- Memiliki perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.
Kriteria tersebut menjadi dasar untuk menentukan guru yang masuk dalam kebijakan perpanjangan.
Guru yang merasa memenuhi persyaratan dapat memastikan kembali status data dan penugasannya melalui instansi tempat bekerja. Data Dapodik juga perlu diperhatikan karena menjadi salah satu dasar yang disebut pemerintah dalam pengumuman kebijakan ini.
Bagi guru madrasah atau satuan pendidikan di bawah Kemenag, koordinasi dapat dilakukan melalui instansi pembina sesuai jalur administrasi masing-masing.
PPPK Penuh Waktu Juga Berpeluang Mengikuti Seleksi CPNS 2027
Kesepakatan pemerintah dan DPR tidak hanya membahas peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
Kesempatan tersebut tetap mengikuti ketentuan dan persyaratan seleksi yang berlaku. Artinya, perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu tidak otomatis membuat seseorang diangkat sebagai PNS.
Seleksi CPNS tetap dilaksanakan melalui proses terbuka dan kompetitif. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi serta mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan pemerintah.
Kementerian PANRB menyebut kesempatan tersebut sebagai bagian dari upaya membuka mobilitas karier bagi pegawai ASN.
Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan aparatur, termasuk pada sejumlah program prioritas nasional.
Apa yang Perlu Dipantau Guru Menjelang Januari 2027?
Tanggal 1 Januari 2027 menjadi awal pemberlakuan bertahap berbagai keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR pada November 2026. Namun, guru tetap perlu memperhatikan pengumuman lanjutan dari instansi pembina.
Bagi guru PPPK Paruh Waktu, perkembangan yang perlu dipantau adalah tahapan pengalihan status, administrasi kepegawaian, serta penerbitan keputusan resmi dari instansi terkait.
Bagi guru non-ASN yang kontraknya berakhir pada Desember 2026, perhatian utama berada pada pemenuhan kriteria perpanjangan dan kesesuaian data Dapodik.
Penting juga untuk membedakan dua kebijakan tersebut. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu menyangkut peningkatan status pegawai yang sudah berada dalam skema PPPK Paruh Waktu. Sementara perpanjangan masa kerja ditujukan kepada guru non-ASN tertentu yang memenuhi kriteria pemerintah.
Dengan adanya dua keputusan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian keberlanjutan tenaga pendidik sekaligus menata kebutuhan aparatur di sektor pendidikan. Rincian pelaksanaan tetap perlu mengikuti pengumuman resmi agar guru tidak keliru memahami jadwal maupun hak kepegawaiannya.
