Bansos diverifikasi pakai face recognition kini bukan sekadar wacana. Pemerintah menyiapkan peluncuran nasional digitalisasi Perlinsos, portal perlindungan sosial yang dirancang untuk memperbaiki ketepatan data penerima bantuan. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Selama ini, persoalan klasik penyaluran bansos adalah bantuan yang tidak sampai ke orang yang benar-benar berhak. Lewat sistem baru, identitas penerima akan dicocokkan dengan teknologi pengenalan wajah, sehingga bantuan diharapkan jatuh ke tangan orang yang namanya tercatat.
Perubahan ini bukan hanya soal teknologi. Data penerima yang sebelumnya tertutup akan dibuka ke publik, dan seluruh data diintegrasikan lintas kementerian dan lembaga. Apa saja yang berubah, dan apa yang perlu dilakukan masyarakat? Berikut rangkumannya.
Rapat Koordinasi di Kantor DEN Bahas Peluncuran Nasional Perlinsos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial lewat Perlinsos menjadi kunci perbaikan ketepatan data penerima bansos. Penegasan itu ia sampaikan dalam rapat yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.
Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sejumlah menteri dan kepala badan terkait lainnya turut hadir.
Tiga Perubahan Utama dalam Digitalisasi Perlinsos
Gus Ipul menyebut tiga perubahan besar dalam transformasi ini:
- Data penerima bantuan yang selama ini tertutup akan dibuka ke publik.
- Verifikasi identitas penerima diperkuat dengan teknologi biometrik, termasuk face recognition.
- Data diintegrasikan lintas kementerian dan lembaga.
Data Penerima Bansos Terbuka untuk Publik
Dari ketiga perubahan itu, keterbukaan data disebut Gus Ipul sebagai yang paling istimewa. “Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini,” katanya.
Menurut Gus Ipul, keterbukaan tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan data terbuka, masyarakat dapat ikut mencermati daftar penerima dan menyampaikan masukan atau sanggahan bila menemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Verifikasi Biometrik Melengkapi Sistem by Name by Address
Seluruh penerima manfaat akan menjalani registrasi ulang dengan verifikasi identitas yang lebih ketat. Selama ini pendataan bansos bertumpu pada prinsip by name by address, yaitu pencocokan berdasarkan nama dan alamat. Ke depan, sistem itu dilengkapi verifikasi biometrik.
Gus Ipul menjelaskan celah dalam mekanisme lama. “Kalau dulu kita gagah dengan by name by address, sekarang ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, karena dulu bisa jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi sekarang enggak bisa. Ini yang terbaru,” jelasnya.
Dengan kata lain, verifikasi wajah dimaksudkan menutup peluang bantuan diterima pihak yang tidak berhak.
Data Terhubung Lintas Kementerian dan Lembaga
Gus Ipul juga mengapresiasi keterhubungan data antarinstansi yang menurutnya baru pertama kali terjadi sedalam ini. “Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang harus dicatat, ini seluruh kementerian kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk seperti ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung,” ujarnya.
Sosialisasi dan Keamanan Data Jadi Catatan
Meski optimistis, Gus Ipul mengingatkan bahwa penguatan sistem harus dibarengi sosialisasi yang berkelanjutan. Pemahaman masyarakat soal perubahan mekanisme pendataan, keterbukaan data, dan proses verifikasi perlu ditingkatkan agar transformasi berjalan efektif.
Seiring makin terintegrasinya sistem, keamanan data juga harus diperkuat. “Memang sosialisasi ini harus kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” katanya.
Catatan ini penting. Data yang terbuka dan terhubung antarinstansi memang memudahkan pengawasan, tetapi menuntut perlindungan yang sepadan, terutama untuk data biometrik yang bersifat sangat personal.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?
Ada dua langkah yang bisa diambil warga menyambut perubahan ini.
Ikuti Registrasi Ulang lewat Kanal Resmi
Penerima manfaat diminta mengikuti registrasi ulang melalui kanal resmi Perlinsos milik Kementerian Sosial. Hindari tautan yang beredar di media sosial atau pesan berantai, karena berpotensi menjadi jalur penipuan.
Ikut Mengawasi dan Ajukan Sanggahan
Setelah data penerima dibuka, warga dapat memeriksanya dan mengajukan sanggahan resmi jika menemukan data yang tidak sesuai, misalnya tetangga yang mampu tercatat sebagai penerima. Mekanisme usul-sanggah lewat aplikasi Cek Bansos tetap berjalan untuk keperluan ini.
Jadi Agen Perlinsos lewat Gerakan Nasional Peduli Tetangga
Pemerintah juga mengajak masyarakat menjadi Agen Perlinsos, yakni membantu tetangga yang kesulitan menggunakan perangkat digital. Sasarannya antara lain lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang gagap teknologi. Program ini berjalan melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga.
Penutup
Rencana bansos diverifikasi pakai face recognition menandai pergeseran dari sistem berbasis nama dan alamat menuju pendataan yang lebih ketat, terbuka, dan terintegrasi. Keberhasilannya akan bergantung pada sosialisasi yang menjangkau semua kalangan serta keamanan data yang terjaga. Peluncuran nasional digitalisasi Perlinsos masih dalam tahap rencana, sehingga detail jadwal dan teknis pelaksanaannya perlu dipantau lewat pengumuman resmi Kementerian Sosial.
