Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase pembenahan setelah sejumlah persoalan pelaksanaan menjadi perhatian publik. Mulai dari tata kelola dapur, pengadaan barang, penggunaan anggaran, hingga keamanan makanan, berbagai aspek tersebut dinilai perlu dievaluasi agar program pemenuhan gizi anak berjalan lebih baik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai transformasi MBG menjadi MBG 2.0 harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki persoalan mendasar. Menurutnya, perubahan ini tidak cukup hanya dengan memperbarui sistem administrasi, tetapi perlu disertai tindakan tegas terhadap penyimpangan yang ditemukan.
Sorotan tersebut muncul seiring pembahasan 18 poin transformasi MBG 2.0. Agenda pembenahan itu mencakup sejumlah aspek, mulai dari penataan titik dapur dan mekanisme kemitraan hingga pengawasan penggunaan dana serta standar keamanan pangan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, bukan sekadar banyaknya aturan baru yang diterbitkan.
Iwan Setiawan Minta MBG 2.0 Jadi Momentum Bersih-Bersih
Iwan Setiawan menilai transformasi MBG 2.0 perlu diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sejak awal. Ia mengingatkan bahwa persoalan yang muncul tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti prosedur atau memperkenalkan sistem baru. Pembenahan harus menyentuh sumber masalah agar celah penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terbuka.
Dalam keterangannya pada Senin, 2 November 2026, Iwan menyebut 18 poin transformasi sebagai langkah pembenahan dari hulu sampai hilir. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya persoalan titik dapur, dugaan praktik jual beli proyek, pengadaan barang, insentif yayasan, kebocoran anggaran, serta pengawasan dan keamanan pangan.
“Kalau kita melihat 18 poin transformasi MBG 2.0, sebenarnya ini merupakan langkah bersih-bersih yang cukup mendasar. Mulai dari persoalan titik dapur, dugaan praktik jual beli proyek, pengadaan barang, insentif yayasan, kebocoran anggaran, sampai pengawasan dan keamanan pangan. Artinya, pemerintah sedang berusaha membenahi persoalan dari hulu sampai hilir,” ujar Iwan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan. Program berskala nasional membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu mengawasi banyak pihak sekaligus, termasuk pengelola dapur, yayasan mitra, pemasok bahan pangan, petugas lapangan, dan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan.
Semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem kontrol yang transparan. Tanpa mekanisme pemeriksaan yang jelas, anggaran dan fasilitas yang disediakan pemerintah berisiko tidak sepenuhnya digunakan sesuai tujuan.
Iwan juga menyoroti perubahan mekanisme insentif yayasan, penertiban portal mitra, penghentian pengadaan yang bermasalah, serta kewajiban pelaporan penggunaan dana setiap hari. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memastikan uang negara benar-benar digunakan bagi kepentingan penerima manfaat.
Ia mengingatkan agar program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak tidak berubah menjadi ruang mencari keuntungan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan.
“Program sebesar MBG tentu memiliki daya tarik ekonomi yang besar. Karena itu, jangan sampai ada pihak yang justru menjadikan program strategis Presiden Prabowo ini sebagai ladang bisnis dengan cara-cara yang tidak benar. MBG harus menjadi program pemenuhan gizi, bukan ladang rente,” tegasnya.
Pengawasan Dapur dan Anggaran Menjadi Pekerjaan Besar BGN
Salah satu tantangan dalam pelaksanaan MBG adalah memastikan setiap dapur menjalankan standar yang sama. Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh menu yang disusun, tetapi juga oleh pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, kebersihan peralatan, hingga pengiriman makanan kepada penerima manfaat.
Karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen. Kondisi dapur dan proses pengolahan makanan perlu diperiksa secara langsung agar persoalan yang berpotensi membahayakan penerima manfaat bisa diketahui lebih awal.
Iwan menilai penguatan transparansi dan akuntabilitas Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi bagian penting dari transformasi MBG 2.0. Sejumlah instrumen yang disorot meliputi Radar MBG, pusat pelayanan terpadu, kanal pengaduan masyarakat, serta sistem CCTV yang terhubung dengan pusat.
Keberadaan sistem tersebut diharapkan membuat proses pengawasan lebih mudah dilakukan. Masyarakat juga perlu mempunyai ruang untuk menyampaikan laporan apabila menemukan menu yang tidak layak, dapur yang tidak memenuhi standar, atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Namun, teknologi hanya akan memberikan manfaat apabila diikuti tindak lanjut yang jelas. Laporan masyarakat harus diperiksa, pelanggaran perlu dibuktikan, dan sanksi harus diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai sistemnya sudah bagus, tetapi pelaksanaannya masih kompromistis. Kalau ada dapur yang tidak memenuhi standar, tutup. Kalau ada pegawai yang menyalahgunakan kewenangan, tindak. Kalau ada mitra yang bermain-main dengan anggaran, keluarkan dari sistem dan proses sesuai aturan. Tidak boleh ada tebang pilih,” kata Iwan.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah pembenahan yang disampaikan BGN. Dalam siaran pers pada 29 Oktober 2026, lembaga tersebut menyebut transformasi MBG 2.0 memiliki tiga prioritas utama, yakni pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi.
BGN juga menyampaikan bahwa dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian dapat dihentikan pencairan dananya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pelaporan keuangan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar anggaran program dapat dipertanggungjawabkan.
Target MBG Zero Keracunan Tidak Cukup dengan Menambah Dapur
Keamanan pangan menjadi salah satu ukuran paling penting dalam menilai keberhasilan MBG 2.0. Program ini berkaitan langsung dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak, sehingga kesalahan dalam pengolahan maupun distribusi bisa menimbulkan dampak kesehatan bagi penerima manfaat.
Iwan menilai keberhasilan transformasi tidak seharusnya hanya dihitung dari jumlah dapur yang dibangun atau banyaknya porsi yang dibagikan. Kualitas makanan, kebersihan tempat pengolahan, ketepatan distribusi, serta keamanan bahan pangan harus menjadi perhatian utama.
Ia juga menegaskan bahwa target program perlu mengarah pada kondisi tanpa kasus keracunan. Dengan kata lain, peningkatan cakupan penerima manfaat harus berjalan beriringan dengan penguatan standar keamanan makanan.
“Jangan hanya mengejar berapa banyak dapur yang dibangun atau berapa juta porsi yang dibagikan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah makanan yang diterima anak-anak benar-benar bergizi, higienis, aman, dan tepat sasaran. Jangan sampai kuantitas mengalahkan kualitas,” tegas Iwan.
Pencegahan kasus keracunan membutuhkan pengawasan pada setiap tahapan. Pemeriksaan bahan baku, kebersihan pekerja, suhu penyimpanan, proses memasak, serta waktu pengiriman merupakan bagian dari rantai keamanan pangan yang tidak boleh diabaikan.
Dapur yang memiliki kapasitas produksi besar pun tetap harus memenuhi persyaratan kebersihan dan kelayakan. Apabila pengawasan hanya berfokus pada jumlah makanan yang diproduksi, risiko masalah dalam proses pengolahan bisa luput dari perhatian.
BGN dalam siaran persnya pada 29 Oktober 2026 juga menyampaikan penguatan standar keamanan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku sampai makanan diterima penerima manfaat. Langkah yang disebutkan meliputi kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penggunaan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, apel harian, serta pemasangan CCTV yang terhubung ke pusat.
Kebijakan tersebut perlu diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Standar keamanan tidak boleh berbeda hanya karena lokasi dapur berada di daerah perkotaan, pedesaan, atau wilayah yang sulit dijangkau.
Kepemimpinan BGN dan Penegakan Aturan Jadi Penentu
Dalam pandangan Iwan, Kepala BGN Sudaryono mempunyai tanggung jawab untuk memastikan agenda transformasi berjalan konsisten. Kepemimpinan lembaga tersebut dinilai penting karena pembenahan MBG melibatkan banyak unsur dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Iwan mengingatkan agar kesalahan dalam pelaksanaan sebelumnya tidak kembali terbawa ke dalam sistem MBG 2.0. Evaluasi, menurutnya, seharusnya diarahkan pada perbaikan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja, bukan hanya mencari pihak yang harus disalahkan.
“Kepala BGN Sudaryono harus memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak diwariskan ke MBG 2.0. Ini bukan soal siapa yang harus disalahkan, tetapi soal bagaimana kepemimpinan BGN mampu melakukan koreksi, memperbaiki sistem, dan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Sudaryono sendiri dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026. Dalam perkembangan berikutnya, BGN menyampaikan bahwa transformasi MBG diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan tata kelola program.
Kepemimpinan BGN akan diuji melalui kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi perubahan nyata di lapangan. Aturan mengenai pelaporan anggaran, pengawasan dapur, dan penertiban mitra perlu disertai prosedur pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penindakan juga harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penutupan dapur atau pemberian sanksi kepada mitra tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi melalui proses yang transparan dan dapat diperiksa.
Di sisi lain, keterbukaan terhadap kritik masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Pengaduan dari orang tua, sekolah, tenaga pendidik, maupun penerima manfaat dapat menjadi sumber evaluasi untuk mengetahui masalah yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif.
Wilayah 3T dan Daerah Rawan Stunting Perlu Mendapat Perhatian
Pemerataan layanan menjadi perhatian lain dalam transformasi MBG 2.0. Iwan mengapresiasi arah kebijakan yang menempatkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi sebagai prioritas pengembangan dapur.
Menurutnya, manfaat program tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau daerah yang memiliki akses logistik lebih mudah. Anak-anak di wilayah terpencil juga perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan asupan makanan bergizi.
“Semangat MBG adalah memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama mendapatkan asupan gizi yang baik. Karena itu, daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi, serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan harus menjadi prioritas,” jelas Iwan.
Pelaksanaan di wilayah 3T tentu memiliki tantangan tersendiri. Jarak antardesa, kondisi jalan, ketersediaan bahan pangan, dan keterbatasan fasilitas penyimpanan dapat memengaruhi proses distribusi makanan. Perencanaan dapur karena itu perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan pasokan lokal.
Pelibatan pemasok dari daerah setempat juga dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Namun, kemitraan tersebut tetap harus mengikuti standar mutu, harga yang wajar, serta mekanisme pengadaan yang transparan.
Prioritas untuk daerah dengan angka stunting tinggi juga perlu dibarengi pemahaman bahwa MBG bukan satu-satunya instrumen untuk menangani masalah gizi. Perbaikan pola makan perlu berjalan bersama layanan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, serta dukungan sanitasi dan lingkungan yang sehat.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG 2.0 tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau porsi yang berhasil disalurkan. Program ini perlu dinilai dari kualitas makanan, keamanan proses pengolahan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan pemerataan manfaat.
Transformasi akan benar-benar terasa apabila anak-anak menerima makanan yang layak dan aman setiap hari, sementara seluruh pihak yang mengelola program bekerja secara terbuka serta dapat dimintai pertanggungjawaban. Kritik publik pun perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan agar pembenahan MBG tidak berhenti pada perubahan kebijakan di atas kertas.
